JAKARTA, ANYARNEWS.COM – Rumah Milenial Indonesia (RMI) Wilayah DKI Jakarta mengadakan webinar dengan Tema “Tantangan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19”.Pembicara yang hadir dalam webinar ini adalah Fritz Edward Siregar ( Anggota Bawaslu RI), Rozi Beni ( Kasubdit Wilayah II Kemendagri RI), Muhammad Hanif ( Deputi Koordinator Nasional JPPR), dan F.X Gian Tue Mali ( Ketua Prodi Ilmu Politik Fisipol UKI), Kamis (27/08/2020).
Dalam pemaparannya, Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa Bawaslu RI menyampaikan beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yaitu terkait anggaran, proses pengumpulan massa, politik uang dan pelaporan tindakan kecurangan pemilu.
“Anggaran tentunya akan membengkak karena harus menyiapkan APD, hand sanitizer, thermo gun di setiap TPS. Kemudian proses pengumpulan massa seperti verifikasi, pendaftaran pasangan calon dan kampanye kan harus bertemu langsung ini harus ada formula protokol kesehatan nya. Pengawasan politik uang di masa pandemi juga kami mewaspadai pembagian sembako yang dilakukan petahana serta kami harus menyiapkan sistem untuk menerima pelaporan tindak pidana kecurangan pemilu dalam bentuk daring,” jelas Fritz Edward Siregar.
Ia juga mendorong untuk semua elemen juga ikut mengawal pelaksanaan pilkada serentak 2020.
“Tugas ini bukan hanya beban penyelenggara pemilu tapi juga tugas bagi partai politik, pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada serentak 2020,” tambahnya.
Selanjutnya pembicara dari akademisi yaitu F.X Gian Tue Mali, Kaprodi Ilmu Politik Fisipol UKI yang menyampaikan bahwa pandemi covid-19 menghambat penggalian aspirasi publik serta semakin membuat tumpul gerak Demokrasi di tubuh parpol.
“Sebab parpol di Indonesia ini masih sarat transaksional dan masih kuat budaya elitisme dalam Demokrasi kita,” ucapnya.
Ia juga menambahkan harus ada strategi-strategi dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020.
“Strategi yang harus ditempuh yaitu penyelenggara pemilu harus dikarantina agar dipastikan bebas dari Covid-19. Selain harus ada skenario kampanye berselang antara pasangan calon yang berkompetisi di pilkada agar tidak ada pergerakan massa secara masif dan Parpol harus mampu mengedepankan komunikasi politik dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan,” terang Gian Tue Mali.
Kemudian perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI, Bapak Rozi Beni mengatakan bahwa alasan pelaksanaan pilkada serentak 2020 karena di bulan Februari tahun 2021 banyak kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya.
“Ada 205 Kepala Daerah yang habis masa jabatannya dan akan diganti pejabat sementara, padahal banyak pengambilan keputusan sangat genting diambil oleh kepala daerah,” ungkapnya.
Ia juga Kemendari juga mempersiapkan ahli-ahli kesehatan untuk memastikan pilkada nanti bebas dari Covid-19 sehingga masyarakat aman dalam proses pemungutan suara.
“Kami terus berkonsultasi dengan organisasi para ahli kesehatan dan dokter seperti IDI untuk memastikan pilkada serentak 2020 bebas covid-19,” tambahnya.
Selain itu permasalahan partisipasi pemilih juga sedang diusahakan oleh pemerintah.
“Kami menggandeng media massa untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada serentak 2020 nanti,” sambungnya.
Dan terakhir pemaparan dari Muhammad Hanif, Deputi Koordinator Nasional JPPR yang memberikan masukan bahwa banyak tantangan di pilkada serentak 2020 nanti seperti politik uang berbentuk virtual, pemuktahiran DPT, sosialisasi mekanisme pelaporan berbasis IT, minimnya sosialisasi figur calon kepala daerah, waktu pemungutan suara yang sangat sempit, pelaksanaan bimbingan teknis yang perlu diperhatikan protokol kesehatannya serta penyaluran logistik pemilu.
“Banyak sekali tantangan yang harus dipikirkan oleh penyelenggara pemilu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partai politik dalam melaksanakan pilkada serentak 2020,” ujar Muhammad Hanif.
Ia pun mendorong peran lebih luas kepada organisasi masyarakat, kelompok-kelompok dan LSM agar dilibatkan dalam persiapan pilkada serentak 2020.
“Ormas, LSM dan kelompok masyarakat dapat diajak bekerja sama untuk mendorong kehadiran pemilih di pilkada serentak 2020,” serunya.
Dan ia menyampaikan bahwa menjelang pilkada serentak 2020 keterbukaan informasi sangat penting untuk mensukseskan pilkada serentak 2020.
“Keterbukaan informasi dari penyelenggara pemilu dan pemerintah terkait pilkada serentak 2020 sangat penting dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 ini,” pungkasnya. (Red)
Discussion about this post