JAKARTA, ANYARNEWS.COM – Pengusutan terhadap kasus kartu prakerja terus bergulir. Mahasiswa pun ikut bersuara terkait polemik tersebut. Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta Rizki Abdul Rahman Wahid, meminta KPK mengusut dugaan korupsi dalam penetapan delapan platform digital dalam program kartu prakerja.
“Ya kecurigaan itu muncul karena platform tersebut salah satunya dimiliki oleh seorang yang tadinya menjabat sebagai pejabat negara, staf khusus presiden,” kata Rizki.
Meski mantan staf khusus presiden Adamas Belva Syah Devara, CEO Ruangguru, yang juga pemenang tender dalam pelaksanaan kartu pra kejra sudah mengundurkan diri. Menurut Rizki harus ada pengusutan lebih lanjut kasus korupsi dan konflik kepentingan di dalamnya.
“Ya kita tahu bahwa dia mundur, tapi kita menuntut bahwa kasusnya harus diusut. Sejauh mana posisinya sebagai pejabat negara juga berperan dalam memenangkan tender tersebut. Saya mencium bau-bau korupsi yang kuat, ada indikasi bahwa Belva diperintah untuk menjadikan ruangguru sebagai salah satu mitra kartu pra kerja. Ini tak elok, KPK harus usut segera dugaan ini,” ujar Rizki
Menurut Rizki, seharusnya Stafsus seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah mencuri uang negara.
“Mestinya, sebagai pejabat negara, ia memberikan contoh yang baik bagaimana seharusnya menjabat. Ia mestinya sadar bahwa kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi. Bagaimanapun kesan bahwa posisinya sebagai stafsus presiden juga memiliki pengaruh dalam lolosnya platform digitalnya dalam tender tersebut. Dugaan ini sangat kuat,” ungkapnya.
“Jika ini benar, maka ini preseden buruk bagi pemerintahan ke depan. Bahwa menjabat adalah langkah untuk mencuri uang negara. Mau tidak mau, KPK harus usut tuntas dugaan korupsi ini. Agar terang semuanya,” pungkas Rizki. (DHJ)
Discussion about this post