JAKARTA, ANYARNEWS.COM – Program pelatihan Kartu Prakerja 2020, menjadi sorotan publik, karena memakan anggaran yang sangat signivikan, yakni Rp5,6 Triliun. Ditambah lagi kontroversi Ruangguru milik Adam as Belva Syah Devara salah satu Staf Khusus (Stafsus) milenial Presiden Jokowi yang ditunjuk untuk menangani proyek triliunan tanpa melalui tender.
Menanggapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Alwashiliyah (Himmah) DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan ketua umumnya Dedi Siregar melalui siaran persnya, Rabu (29/4/2020) menolak program aplikasi pra kerja Rp5,6 Triliun, melihat kondisi dan situasi saat ini.
“Masyarakat tidak perlu kegiatan yang bersipat pelatihan, karena saat ini yang diperlukan adalah kebutuhan pokok, bukan pelatihan pra kerja. Harusnya anggaran 5,6 Triliun itu di alokasikan dan dimanfaatkan untuk jutaan masyarakat yang saat ini mengalami kemunduran ekonomi (kurang mampu,” ucapnya.
Himmah DKI menilai, program pelatihan Kartu Prakerja 2020 gagal dan tidak tepat, langkah ini lebih baik di peruntukan pada alokasian Bantuan Sosial (Bansos), dengan ini akan mampu mengurangi beban masyarakat ditengah pandemi virus corona atau Covid-19 ini. Apalagi, mekanisme untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih, masalahnya banyak pelatihan yang serupa yang tersedia di internet gratis.
“Harusnya pelatihan Kartu Prakerja itu bisa di akses secara gratis, bukan malah membebani masyarakat. Kalau tujuanya hanya untuk membantu melakukan pelatihan masyararat, bisa melatih dengan cara mandiri dirumah dengan adanya materi materi yang dapat di akses di internet,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang beradar di puplik, ada tujuh perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi penyelenggara program Kartu Prakerja untuk tahun ini, yaitu Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolahmu, dan Sisnaker.
Mekanisme untuk bisa mengikuti pelatihan secara online, peserta harus melunasi biaya pelatihan atau kursus yang dipilih, masalahnya banyak pelatihan yang serupa yang tersedia di internet dan harusnya Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa di akses secara gratis. Belum lagi dana APBN yang tersedot untuk Kartu Pekerja mencapai Rp 20 triliun secara keseluruhan untuk alokasi di tahun 2020, sementara pagu anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja, ditetapkan sebesar Rp 5,6 triliun.
“Atas dasar itulah maka kami turut menyuarakan program aplikasi pra kerja yang di alokasikan anggaran sebesar 5,6 Triliun kami mengganggap tidak tepat karena terkesan pemborosan anggaran,” tegas Dedi Siregar.
Discussion about this post